Seringkali kita para ASN dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana banyak masyarakat mengeluhkan adanya kelambatan dan praktik pungli dalam pelayanan publik. Ini bukan menjadi barang baru, masih ada stigma dalam diri masyarakat, kalau pelayanan publik dari ASN hanya bisa lancar jika di barengi dengan upaya kita memberikan “pelicin” atau semacam hubungan transaksional sebelumnya antara pelanggan dengan oknum ASN. Atau ada juga stigma di dalam masyarakat yang mengatakan bahwa “ASN itu (dalam pemberian pelayanan), kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?” tentu ini sindirian yang terlalu ekstreem yang disematkan dalam diri ASN atau Organisasi Birokrasi Pemerintah, namun demikian yang terpenting bagi kita adalah melihat itu semua sebagai sebuah tantangan dan bagaimana kita saat ini dan kedepannya dapat senantiasa berupaya memberikan layanan publik yang optimal.

Pada sisi lain, pemerintah (organisasi birokrasi) juga dihadapkan pada tantangan-tantangan utnuk dapat mengelola bentuk-bentuk layanan publik ini lebih efektif dan lebih efisien lagi, penerapan prinsip clean government (pemerintahan yang bersih) wajib juga untuk diimplementasikan dalam bentuk layanan-layanan yang konkrit. Clean Government adalah suatu sistem tata kelola organisasi untuk mengefektifkan, mengefisiensikan, mengekonomiskan, dan memproduktifkan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah harus memiliki sistim manajemen yang handal, seperti kebijakan prosedur yang baik, dengan dukungan manajemen personal yang baik. Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan individu atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik maka pemerintah telah dipaksa untuk membuat standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik ini menjadi acuan bagi setiap individu atau organisasi pemberi pelayanan untuk dapat menjalankannya secara sungguh-sungguh. Upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan melakukannya secara konsisten dengan memperhatikan segala kebutuhan dan harapan masyarakat. (Daryoto, 2018).

Dengan program dan materi pelatihan ini diharapkan, peserta dapat memahami mengenai bagaiamana upaya kita membangun budaya melayani kepada masyarakat.